Sulsel, FP Regional – Sejumlah petani kakao di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik potensi penyelewengan tata kelola pupuk bersubsidi.
Hal itu dianggap penting di tengah fenomena langkanya pupuk subsidi yang dapat mengancam produksi pangan petani.
“Hanya beberapa yang dapat (pupuk subsidi), terus ada salah sasaran juga, yang seharusnya bisa dapat malah tidak dapat,” kata Ketua Komunitas Petani Kakao Luwu Timur, Ahmad Rizal, saat unjuk aspirasi di Kecamatan Wotu, Rabu (2/11).
Pihaknya khawatir kelangkaan tersebut nantinya membuat kualitas produksi menurun sehingga harga jual jadi jeblok. Sementara, lanjutnya, membeli pupuk nonsubsidi dirasa memberatkan petani mengingat harganya sangat mahal.
“Urea subsidi kisaran Rp 120.000-135.000 satu zak (50 kg) sudah dengan ongkos bongkar, nonsubsidi mencapai kisaran Rp350.000. NPK Phonska subsidi kisaran Rp 160.000 – 170.000 nonsubsidi Rp. 350.000 sampai sekitar Rp. 450.000,” ungkapnya.
Dia menyatakan, mahalnya harga pupuk nonsubsidi tak sebanding dengan pendapatan petani. Terlebih saat ini harga-harga kebutuhan pokok dan biaya produksi selain pupuk juga semakin mahal.
