JAKARTA – Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) meminta Presiden Prabowo Subianto membuka pengaduan masyarakat secara khusus. Pengaduan ini sebagai bentuk Presiden Prabowo memerangi pejabat yang melakukan pemerasan kepada masyarakat.
Seperti diketahui ramai diberitakan perwira menenangan diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap pihak yang berperkara di kepolisian. Sebelumnya penonton DWP asal Malaysia juga diperes anggota polisi.
“Presiden harus membuka pengaduan khusus bagi masyarakat yang ingin melaporkan anggota Polisi yang telah memeras masyarakat yang menjadi pelapor dan terlapor,” kata Pendiri AMMI Ali Yusuf kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2023).
Ali yakin jika Presiden Prabowo Subianto membuka pengaduan masyarakat, maka banyak pejabat di intansi Polri yang bakal terlibat. Menurutnya fungsi pengawasan internal yang ada di kepolisian selama ini tidak efektif dan tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Karena yang memeriksa sesama anggota polisi tentu tidak akan efektif,” katanya.
Menurut Ali, apa yang terjadi di institusi kepolisian saat ini merupakan darurat perlindungan terhadap warga sipil. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak boleh membiarkan masalah ini terus terjadi.
“Ini darurat terhadap pelayanan dan perlindungan masyarakat sipil yang bermasalah hukum,” ujarnya.
Ali mengatakan, Presiden Prabowo harus segera mengambil sikap untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang terus menurum terhadap organ negara di bawah pimpinannya. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap organ negara semakin hari semakin menurun.
“Untuk itu kami menunggu komitmen Bapak Presiden Prabowo menjadi pelayan dan pelindung masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Ali mengapresiasi ada kelompok masyarakat yang tetap konsisten dan berani mengawasi kinerja aparat kepolisian. Sehingga perilaku negatif aparat di kepolisian bisa terungkap di masyarakat.
“Terimakasih kepada masyarakat yang berani mengkritik, mengawasi kerja aparat penegak hukum yang melanggar hukum,” katanya.
Menurut Ali banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Presiden Prabowo menjelang penilaian 100 hari kerja kabinet Prabowo-Gibran. Salah satunya memperbaiki pelayanan di institusi kepolisian.
“Banyak masalah yang terjadi di intansi kepolisian yang perlu diperbaiki secara menyeluruh oleh kebijakan Presiden,” katanya. (***)
