JAKARTA – Nama Menteri BUMN Erick Thohir ikut terseret kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina Patra Niaga.
Erick Thohir sebagai Menteri BUMN adalah orang yang bertanggung atas perilaku rasuah direksi Pertamina Patra Niaga.
“Sebagai bentuk tanggung jawab moril, Pak Erick sebagai Menteri BUMN sebaiknya mundur. Kan dia (Erick Thohir) yang memilih direksi Patra Niaga itu,” kata Ubaidillah Karim, pemerhati kebijakan publik kepada media, Kamis (27/2).
Ubaidillah menyorot fantastisnya kerugian negara dalam kasus korupsi minyak mentah. Nilainya hampir Rp1000 triliun.
“Mereka mengakali harga BBM, harga pertalite dijual dengan harga pertamax. Ini rakyat yang juga dirugikan,” katanya.
Ubaidillah mendukung Kejaksaan mengungkap hingga ke akarnya. Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggung jawaban.
Diketahui Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah hanya total kerugian pada tahun 2023.
“(Kerugian keuangan negara, red) Rp193,7 triliun itu pada tahun 2023,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.
Kerugian tersebut terdiri atas lima komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.
(***)
