Dinilai Sarat Kepentingan, Sumber Dana Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Perlu Diaudit 

Fajarpos.com
ALT LOGO YKB ADHYAKSA Redsgn

JAKARTA – Keberadaan Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa jadi sorotan. Khususnya sumber dana untuk membangun yayasan tersebut.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak agar Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa diaudit. Hal itu sebagai langkah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mencegah potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang.  

“Presiden Prabowo perlu bertindak tegas terhadap potensi konflik kepentingan yang merusak integritas hukum di negara ini,” kata Uchok dikutip dari portal monitorindonesia, Jumat (27/12).

Uchok menambahkan, penggunaan nama Adhyaksa di yayasan ini sangat merugikan citra Kejagung. Apalagi, yayasan ini melibatkan Jaksa Agung, pengusaha, dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan partai politik. 

“Hal ini sarat konflik kepentingan,” tegas Uchok.

Menurut dia, pentingnya mengaudit sumber dana yayasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Publik bertanya-tanya, dari mana asal dana yayasan ini dan digunakan untuk apa saja? Logo dan nama Adhyaksa yang dipakai juga memunculkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tambahnya.  

Adapun pengurus atau organ Yayasan Karya Bhakti Adhiyaksa adalah: Ketua Dewan Pembina, ST. Burhanuddin, (saat ini menjabat Jaksa Agung RI); Anggota Dewan Pembina. DR. Reda Manthovani, (saat ini sebagai JAM Bid. Intelijen); Anggota Dewan Pembina, Maya Miranda Ambarsari, (pengusaha), Ketua Dewan Pengawas, DR. Bambang Sugeng Rukmono, (JAM Bidang Pembinaan).

Lalu, Anggota Dewan Pengawas, DR. Ali Mukartono, (JAM Bidang Pengawasan); Anggota Dewan Pengawas, Prof. DR. Asep N. Mulyana, (JAM Bidang Pidana Umum); dan Ketua Pengurus Yayasan, DR. Narendra Jatna, (JAM Datun)

Terkait organ itu, Uchok menyoroti dugaan keterlibatan beberapa pihak yang memiliki afiliasi dengan konglomerasi dan politik, seperti Maya Miranda Ambarsari, Amir Firmansyah, dan Yudha Adranacus—adik politisi PDIP Herman Heri. 

“Nama-nama ini menunjukkan adanya jaringan kuat antara yayasan dengan pihak swasta dan politik,” ungkapnya.  (***)