Fajarpos.com, Jakarta – Muhammad Taufik Zoelkifli seorang Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa hingga saat ini Panitia Khusus yang bertugas menangani sengketa pengelolaan dan pembangunan sarana dan fasilitas di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) belum mengajukan usulan atau rekomendasi terkait masalah tersebut
“Pansus Ancol belum diusulkan ke DPRD,” kata Taufik kepada wartawan, Senin 17 Juli 2023 di Jakarta.
Taufik menyatakan bahwa Komisi B masih akan melanjutkan rapat dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA). Namun, rapat yang akan datang akan bersifat tertutup atau tidak terbuka untuk umum. “Rapat dipilih tertutup supaya Ancol lebih bebas membuka data-datanya. Kemungkinan akhir bulan ini.
Pengamat kebijakan publik, Yanuar Wijanarko, menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa seharusnya Panitia Khusus (Pansus) terkait PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) segera dibentuk. Ia memberikan alasan bahwa permasalahan terkait pengelolaan dan manajemen PTJA, termasuk ABC Mall City, telah menjadi perhatian dan perbincangan di masyarakat
“Seharusnya DPRD DKI segera membentuk pansus. Karena melalui pansus ini dapat mempercepat investigasi ihwal dugaan kisruhnya manajemen pengelolaan fasilitas di PTJA dan dugaan mangkraknya ABC Mall City,” kata Yanuar.
“Jangan sampai DPRD bersuara lantang di awal tapi saat didesak masyarakat untuk membuat pansus malah seperti macan ompong. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah jangan sampai hal ini menjadi bersinggungan dengan agenda politisasi jelang Pemilu 2024,” lanjutnya.
Selain itu, kata dia, melalui pansus ini sejatinya DPRD DKI Jakarta bisa mengungkap fakta-fakta terkait isu yang beredar selama ini, sekaligus menjadi alat untuk dilakukannya audit dan pemeriksaan di lapangan.
“Jadi jangan sekedar menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan PTJA, turun ke lapangan cek kondisi sebenarnya dan panggil pihak-pihak terkait termasuk para notarisnya yang menjadi saksi penandatanganan kerja sama pengelolaan ABC Mall City,” katanya.
Terkait status PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) yang merupakan perusahaan terbuka (Tbk), seharusnya publik memperoleh akses dan menerima informasi yang akurat dan laporan kinerja perusahaan sesuai dengan fakta yang ada.
“Disinilah peran OJK yang ditunggu masyarakat. Namanya perusahaan terbuka, maka keterbukaan informasi kinerja perusahaan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kebohongan publik,” katanya.