JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menyoroti polemik efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sebab riak-riak penolakan muncul, bahkan Prabowo menyindir adanya ‘raja kecil’ ingin mengganjal kebijakannya.
“Ya, jika tidak cermat, efisiensi (anggaran) justru berpotensi menjadi beban politik prabowo ke depan,” kata Yusak kepada fajarpos.com, Jumat (14/2).
Yusak menyatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo tidak boleh mengganggu pelayanan dasar publik.
Karenanya, rekonstruksi anggaran tidak boleh serampangan, harus fokus pada hal-hal yang memang tidak perlu seperti pos perjalanan dinas atau yang sifatnya seremonial.
“Presiden Prabowo harus hati -hati dan memperhatikan resiko atas pemangkasan anggaran tersebut,” kata Yusak.
Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran yanh dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Dalam Inpres itu, Presiden Prabowo memerintahkan penghematan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah senilai Rp306,69 triliun.
(***)
