JAKARTA – Retret atau pembekalan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, perlu didukung.
Retret kepala daerah disebut punya nilai positif, khususnya mengakselerasi program pusat.
Hanya saja, karena berbarengan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi besar-besaran, maka retret kepala daerah diminta tidak terlalu membebani anggaran.
“Tiga hari menurut saya cukup dan tidak perlu terlalu banyak acara baris-berbaris karena yang akan dihadapi bukan perang fisik,” kata Yusak kepada media, Jumat (14/2).
“Yang penting ada diskursus intelektual bagaimana membangun daerah,” kata Yusak menambahkan.
Sebelumnya retret kepala daerah berpolemik karena anggaran untuk penyelenggaraanya mencapai Rp22 miliar lebih. Dan anggaran itu dibebankan ke APBD meskipun aturan itu dibatalkan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembiayaan retret kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
(***)
