TANGERANG – Polemik pagar laut di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang terus bergulir. Kali ini yang menjadi sorotan adalah terkait izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang terbit pada 6 Maret 2024 kepada PT Intan Agung Makmur.
Penerbitan PKKPR di area Pagar Laut oleh Pemerintah Kabupaten. Siapa kepala daerah yang meneken PKKPR di area pagar laut?
Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) PT. Intan Agung Makmur dengan luas tanah yang dimohon 3,64 Hektar tersebut, terbit pada tanggal 06 Maret 2024 atau pada era Pj. Bupati Tangerang, Andi Ony dan diduga diketahui oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang yang saat ini menjabat Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja.
Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid mengakui bahwa SHGB anak perusahaan PANI dan Non-PANI PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa di Desa Kohod Pakuhaji Kabupaten Tangerang sudah sesuai proses dan prosedur.
Bahkan, pihaknya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). (***)
