Jakarta, Fajarpos Media – Ditengah memanasnya wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia, rakyat wajib waspada atas rencana MPR dalam rangka Amandemen UUD 1945. Kenapa?
Ditambah makin santernya wacana penundaan pemilu yang digaungkan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara secara daring tentang penundaan Pemilu 2024.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Dalam wawancara Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.
Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Namun, klaim Luhut dan Muhaimin tersebut malah diragukan banyak pihak dan mempertanyakan soal big data yang dijadikan barometer atas wacana penundaan pemilu.
Luhut diminta buka-bukaan soal big data, jawabannya terkesan menghindari permintaan tersebut.
“Ya pasti ada, lah. Masa bohong?” ujar Luhut saat di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.