MENOLAK LUPA! KPK DI DESAK PERIKSA DAN TERSANGKAKAN EKA SAPUTRA, YANG DIDUGA TERLIBAT KORUPSI GAS ALAM GENDALO – GEHEM

  • Whatsapp

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tolak Korupsi (AMOK) melakukan aksi penyampaian pendapat di Geding Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut untuk memerikasa Eka Putra dalam keterlibatannya dalam pusaran korupsi proyek gas alam Gendalo – Gehem rahun 2013 sampai 2014, Senin, (20/9/2021).

“Waktu itu, KPK telah mencegah seorang konsultan bernama Eka Putra dan beberapa orang lainnya untuk pergi ke luar negeri, terkait kasus korupsi SKK Migas. Salah satu politisi Partai Demokrat menyampaikan bahwa Eka Putra sering terlibat rapat, dan Eka adalah mantan staf Sartono Hutomo. Eka juga memintanya mendukung PT Rekayasa Industri dalam memenagkan proyek gas alam tahun 2013, ” ujarnya Salim Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Kasus mega korupsi Gas Alam Gendalo – Gehen sudah banyak yang jadi tersangka, termasuk mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini.

“Kami mendesak kepada KPK untuk segera periksa Eka Putra, karena ia diduga kuat berada dalam pusaran korupsi gas alam tersebut,” Katanya.

Salim menambahkan, kasus tersebut sengaja tidak diperpanjang lantaran melibatkan banyak petinggi Partai Demokrat, yang notabenya Partai Demokrat menjadi partai penguasa pada waktu itu.

“Oleh karenya, KPK segera melanjutlan kasus ini. Panggil Eka Putra ke KPK untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, perihal kasus tersebut,” Tutupnya.

Dalam surat pemberitahuan aksinya AMOK, nomor 127.AMOK.IX.2021 tertulis dalam tututannya, yaitu; Pertama, mendesak KPK periksa Bupati Tanah Datar Eka Putra terkait dugaan korupsi dalam pemenangan tender PT Rekayasa Industri proyek Gendalo – Gehem tahun 2013 – 2014 yang melibatkan Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas). Kedua, KPK segera panggil Eka Putra untuk menemukan bukti dan fakta-fakta baru terkait skandal korupsi lainnya yang hingga saat ini KPK masih belum mengungkapkan.

Ketiga, KPK segera tersangkakan Eka Putra jika bukti dan datanya sudah lengkap. Keempat, Kabupaten Tanah Datar membutuhkan sosok pemimpin yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Pos terkait