Jakarta, FAJARPOS.com – Anggota badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menuding pemerintah tak mencerminkan perilaku demokratis kala melarang aksi #2019GantiPresiden di Riau dan Jawa Timur belum lama ini. Tepatnya di Pekanbaru dan Surabaya.
Neno Warisman sebagai aktivis #2019GantiPresiden memang terkena larangan oleh pihak kepolisian saat hendak melangsungkan aksinya di Pekanbaru. Sementara di Surabaya, Ahmad Dhani yang juga hendak melakukan deklarasi, mendapat pelarangan yang sama.
“Dengan cara-cara seperti ini tentu, kami merasakan hal yang tidak demokratis. Biarkan masyarakat menilai, masyarakat kan sudah cerdas,” Kata Andre pada wartawan, Senin (27/8/2018).
Larangan terhadap aksi-aksi ini, menurut Andre, bermakna ada semacam kepanikan pada kubu lawan. Jika memang pemerintah tidak setuju, maka pelarangan bukan tindakan yang bijak.
“Intinya gini, ini menunjukan kepanikan kubu sebelah, tidak mampu berdemokrasi. Kan sederhana, kalau misalnya tidak sepakat, ya bikin gerakan lagi dong. Ini aspirasi,” tangkas Andre.
Sindiran juga dilayangkan Andre pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dianggapnya tak paham terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Andre menilai harusnya Hasto dapat mengerti mengenai aspirasi masyarakat akan pemimpin baru ini.
“Yang perlu dipahami oleh Hasto, kalau Jokowi dua periode deklarasi di mana-mana itu boleh, tapi kalau 2019 ganti presiden kata Hasto dan kawan-kawan itu kampanye di luar jadwal,” jelas Andre. (FNI)