JAKARTA – Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad koar-koar sejumlah partai terkesan melindungi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan pelepasan lahan.
Pelepasan lahan hutan yang dimaksud terjadi pada era presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Dimaklumi jika PAN, Nasdem, dan Golkar terkesan melindungi Gibran karena PAN dan Nasdem sepertinya ‘terpenjara’ dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta Ha selama pemerintahan Jokowi dan Golkar terpenjara banyak proyek makelar,” kata Said Didu dalam cuitannya di akun X pribadinya, Senin, (23/6/2025).
Terkait dugaan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta hektar merujuk pada salah satu program prioritas di era Jokowi. Bahwa saat itu terjadi kebijakan pemerintah yang merujuk pada Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan.
Tujuan dari program ini untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan. Namun, bukannya berjalan sesuai misi awal, justru kerap kali menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan transparansi.
Kekhawatiran ini juga kerap kali disuarakan oleh beberapa organisasi lingkungan dan pemerhati agraria, seperti yang sering diberitakan oleh Mongabay Indonesia atau WALHI.
Sorotan utama yang sering dilontarkan oleh WALHI, yakni adanya kepentingan konsesi non-kehutanan yang merujuk pada potensi konversi lahan hutan yang luas.
(****)]
