Jakarta – Kepemimpinan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP dipertanyakan buntut PPP gagal mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4%.

Bahkan Majelis-Majelis di DPP PPP telah berkirin surat dan meminta Mardiono mundur atas kegagalan tersebut.

Ketua Majelis Syariah DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) KH Ali Rosidi Kasbollah mengamini surat majelis-majelis di DPP PPP tersebut.

Namun KH Ali menyayangkan langkah majelis-majelis DPP PPP yang tidak menindaklanjuti surat yang dikirimkan ke Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Dalam surat tertanggal 1 Mei 2024 itu semua majelis kompak meminta Mardiono mundur. Namun sayang saat Mardiono tidak menggubris surat tersebut, semua majelis malah diam.

Padahal, kata KH Ali, seharusnya menggelar sidang besar untuk menindaklanjuti ketidaktaatan Mardiono pada Majelis yang berisikan para kiai dan tokok senior partai.

“Majelis-majelis seharusnya mengadakan rapat besar, jika perlu melibatkan semua majelis di seluruh Indonesia untuk memperkuat tuntutan agar Mardiono mundur,” kata KH Ali kepada media, Minggu (16/5).

Dorongan majelis untuk meminta Mardiono mundur sekarang seharusnya lebih kuat mengingat Mardiono secara terang-terangan dan arogan tidak mengakui kesalahannya telah menjerumuskan PPP menjadi partai gurem dengan tidak masuk ke DPR RI.

Apalagi Mardiono malah menyalahkan kader-kader yang sudah berjuang untuk mencari suara untuk PPP di Pileg lalu.

“Kami sepakat bahwa kegagalan PPP pada Pemilu lalu disebabkan kegagalan Plt Ketum dalam mengelola partai termasuk tidak memperhatikan kader di tingkat bawah. Sehingga kader seakan bekerja sendiri untuk menyelamatkan PPP,” jelas KH Ali.

(*)