Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo makin memantapkan pertumbuhan ekonomi di ujung pemerintahannya. Pemerintahan ini juga mematok target pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam satu tahun ke depan.
Selain peningkatan IPM yang lebih tinggi, target-target lainnya adalah menurunkan pengangguran, inflasi dan tingkat kemiskinan. Beberapa hal yang disebutkan belakangan ini menunjukkan tren positif yakni terus mengalami penurunan.
Dalam pandangan Moeldoko, peningkatan pertumbuhan yang dilakukan oleh pemerintahan (semacam di atas) sungguh-sungguh berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai prioritas.
Ada tiga variabel yang ditegaskan oleh Moeldoko mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi. Variabel-variabel tersebut di antaranya adalah peningkatan per kapita, peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan.
*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal juga sebagai Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
Pemerintah – dalam strategi pembangunan dan perbaikan IPM – menggunakan dua pendekatan: hard infrastructure dan soft infrastructure. Yang pertama berorientasi pada upaya pembangunan secara fisik. Sedangkan yang kedua berorientasi pada pembenahan dan pembangunan manusia.
Apa saja yang masuk pada kategori pertama (hard infrastructure) dan kedua (soft infrastructure), diuraikan lebih jauh secara mendetail oleh Moeldoko.
Pertama-tama, hard infrastructure dibagi kedalam big and small infrastructure (infrastruktur besar dan kecil). Termasuk dalam kategori ‘big infrastructure’ dari yang dibangun oleh pemerintah di antaranya adalah jalan tol, jalan nasional, LRT, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit dan lainnya.
Pembangunan-pembangunan infrastruktur besar ini memiliki dampak bagi kesejahteraan rakyat terutama dampak dalam waktu jangka panjang. Pembangunan ini – sebagian – masuk dalam kategori proyek strategi nasional (PSN).
Tentu saja pembangunan kategori infrastruktur besar ini membutuhkan biaya yang besar dan juga prosesnya tidak sebentar. Butuh banyak waktu dalam upaya penyelesaiannya. Moeldoko juga menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan ini melalui APBN atau public-privat-partnership.
*
Kedua, adalah pembangunan infrastruktur kecil (small infrastructure) atau disebut juga sebagai infrastruktur dasar (basic infrastructure). Dalam hal ini mencakup di antaranya penyediaan sanitasi (jamban), air bersih, elektrifikasi desa, jalan usaha tani, pembuatan irigasi tersier dan kuarter.
Berbeda dengan yang pertama, pembangunan infrastruktur kecil atau dasar ini membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil. Pembiayaannya bisa berasal dari APBN, APBD atau Dana Desa.
Dari segi waktu, proses pembangunan infrastruktur ini relatif lebih cepat. Dampaknya juga lebih cepat terasa atau lebih instan dirasakan oleh masyarakat.
Baik pembangunan infrastruktur besar maupun infrastruktur skala kecil atau dasar sama-sama memiliki manfaat penting bagi masyarakat. Kedua-duanya dirasakan betul oleh masyarakat. Orientasi pada pembangunan infrastruktur menunjukkan langkah penting pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Tidak perlu diragukan dan diperdebatkan, semakin banyak infrastruktur penting dibangun semakin besar nilai guna (manfaat) yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, dengan pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, maka semakin memudahkan akses bagi masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi instrumen penting bagi konektifitas antar wilayah. Konektifitas antar wilayah adalah solusi bagi perbaikan disparitas (ketimpangan) antar daerah yang selama ini terjadi disebabkan terisolasinya satu daerah dari daerah lain.
Begitu pula dengan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih. Di beberapa tempat, akses atas air bersih yang dapat dibuat minum menjadi persoalan. Pemerintah peka dengan persoalan itu. Maka langkah penyediaan air bersih tentu saja memiliki nilai guna penting bagi masyarakat.
*
Perhatian pada pembangunan tidak saja pada ‘hard infrastructure’. Di luar itu, pemerintah juga menggalakkan berbagai upaya pembangunan yang dapat dikategorikan sebagai pembangunan soft infrastructure.
Di antara yang termasuk dalam ketegori ini antara lain: Presiden Joko Widodo melakukan perbaikan iklim usaha dan investasi melalui ‘ease of doing business’ (EoDB). Juga pemerintah melakukan ‘deregulasi’ melalui online single submission (OSS) dan mengurangi ketidakpastian regulasi.
Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan salah satu yang digencarkan oleh pemerintah. Di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi melalui penggencaran pendidikan di SMK, diploma dan kursus-kursus.
Pemerintah juga memiliki perhatian pada berbagai upaya peningkatan dan ketersediaan makanan yang baik dan sehat. Pemerintah mengampanyekan dan melakukan langkah-langkah agar anak-anak terhindar dari gejala stunting atau kekurangan gizi.
Dari sekian program pembangunan atau kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keseluruhan itu merupakan program-program yang berdiri di atas landasan konsep yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak kampanye: konsep revolusi mental.
Landasan itu – bukan sekedar slogan kampanye – merupakan konsepsi kepemimpinan Jokowi untuk membawa dan menjadikan Indonesia sebagai ‘bangsa’ yang berani, percaya diri dan optimistis.
Moeldoko meyakini bahwa konsepsi ini memunculkan karakter kreatif, berjiwa entrepreneurial, santun, toleran, serta bisa berkolaborasi (dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta).
