JAKARTA – Anggaran retret atau pembekalan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang mencapai puluhan miliar jadi sorotan publik. Sebab biaya retret itu dinilai pemborosan anggaran di tengah langkah efesiensi anggaran pemerintah.
Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan mengungkapkan bahwa retret kepala daerah merupakan ide bagus dan punya nilai positif.
Nilai positifnya, kata Yusak, retret kepala daerah ini bisa menjadi sarana mengakselerasikan program-program pemerintah pusat dengan daerah, khususnya program populis seperti makan bergizi gratis.
“Ide bagus tapi kalau dilakukan terlalu lama juga beresiko membebani anggaran,” kata Yusak saat berbincang dengan fajarpos.com, Jumat (14/2).
Secara psikologis, kata Yusak, jika kepala daerah “digembleng” di Magelang, akan memperkuat sense of crisis terhadap masalah-masalah di tingkat nasional maupun lokal.
“Jadi harapannya bisa seirama antara pemerintah pusat dengan daerah,” kata Yusak.
Namun, karena berbarengan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi besar-besaran, maka retret kepala daerah juga tidak boleh terlalu membebani anggaran.
“Tiga hari menurut saya cukup dan tidak perlu terlalu banyak acara baris-berbaris karena yang akan dihadapi bukan perang fisik. Yang penting ada diskursus intelektual bagaimana membangun daerah,” kata Yusak.
Sekadar informasi, pelaksanaan retret kepala daerah dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti sebanyak 505 kepala daerah.
Retret ini dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Sementara itu, retret gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah sebagai pesertanya. Pelaksanaan retret gelombang kedua juga menunggu pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.
(***)
