Fajarpos.com, Jakarta – Partai Golkar dan PAN telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Gerindra dan PKB untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Koalisi ini bertujuan untuk mendukung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden 2024.
Deklarasi mengenai bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke dalam koalisi ini diadakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus, pada pagi hari. Para Ketua Umum dari masing-masing partai juga hadir dan memberikan pidato dalam deklarasi ini.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa dukungan partainya terhadap Prabowo tidak terlepas dari sejarah kedekatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dengan Partai Golkar.
“Kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo,” kata Airlangga dalam pidato deklarasinya.
Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan resmi berharap dukungan PAN bersama partai-partai lain bisa mengantarkan Prabowo menjadi presiden terpilih di Pilpres 2024.
“Mudah-mudahanan kita bersama PKB, Gerindra, Golkar serta PAN dan teman-teman partai lainnya bisa menuntaskan. Februari 2024 Insya Allah Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia,” kata Zulkifli.
Dukungan dari PAN dan Golkar ini makin menguatkan posisi Prabowo sebagai capres. Sebelumnya, Prabowo hanya didukung oleh Gerindra dan PKB.
Namun, dalam koalisi baru ini masih belum menemukan kesepakatan soal calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Sejumlah nama cawapres pendamping Prabowo sudah beredar, salah satunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu ada juga wacana menduetkan Prabowi dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang belakangan rajin digaungkan oleh PAN.
Nama-nama lain yang juga masuk bursa cawapres Prabowo adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Mahfud MD, hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Nama terakhir terbentur syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu. Namun, UU tersebut kini tengah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
