JAKARTA – Inilah profil Amich Alhumami, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan – Kementerian PPN/Bappenas, sosok yang perkenalkan program makan siang bergizi Presiden Terpilih Prabowo Subianto di PBB.
Amich Alhumami, pria kelahiran Gresik, Jawa Timur, 7 Juli 1965 ini merupakan ASN dengan pangkat Pembina Utama Madya dengan golong IV D.
Sejumlah jabatan penting diemban Amich Alhumami selama berkarir di Bappenas.
Amich Alhumami pernah menjabat Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan.
Lali pernah menjabat Direktur Pendidikan dan Agama serta Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan di Bappenas.
Tampil di Forum PBB
Amich Alhumami tampil di forum PBB. Tepatnya pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education, 11 Juli 2024.
Saat itu, masing-masing delegasi pemerintah negara anggota PBB menyampaikan laporan perkembangan baru tentang pelaksanaan agenda pembangunan global dan pencapaian SDGs negara masing-masing, terutama tentang SDM dan relevansi bidang-bidang lain dalam pembangunan sosial budaya.
Amich Alhumami, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI, memimpin delegasi Indonesia.
Di hadapan pejabat PBB dan delegasi pemerintah negara anggota PBB, Amich menyampaikan kemajuan dan pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya pilar sosial yang menjadi tanggung jawabnya selaku pejabat di Kementerian PPB/Bappenas, antara lain pendidikan, kesehatan dan gizi, kemiskinan dan kelaparan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (STI).
Dalam forum multilateral tersebut, dengan merujuk pada Human Capital Index, Amich Alhumami berbagi pengalaman bagaimana Indonesia mampu mengatasi masalah stunting, terutama akibat kekurangan gizi pada balita, yang menyebabkan gagal tumbuh-kembang, sehingga berdampak negatif pada kualitas manusia serta melemahkan produktivitas SDM Indonesia.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan melaksanakan program makanan bergizi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan gizi bagi anak usia sekolah. Program makanan bergizi sekolah diyakini sebagai intervensi yang berdampak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Kekurangan gizi menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif, yang dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak,” papar Amich Alhumami dalam bahasa Inggris, mengawali paparan pencapaian SDGs di Indonesia beserta aneka tantangannya pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education.
Anak-anak yang kekurangan gizi, terang Amich, sangat sulit mengikuti proses belajar di sekolah sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi akademik.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membuat kebijakan yang sangat strategis tentang program gizi, yang bermanfaat bagi sekitar 62 juta anak usia sekolah di Indonesia. Tentu saja, ini merupakan intervensi kebijakan yang penting untuk mendorong kehadiran di sekolah, mencegah anak-anak putus sekolah, dan meningkatkan hasil belajar siswa,” lanjutnya, dilansir dari Catatan Digital Indonesiasentris Foundation, edisi Juli 2024.
Paparan Amich Alhumami dalam sidang HLPF on SDGs (11/07/2024) merupakan kali pertama paparan politik luar negeri tentang program makan siang bergizi pada forum multilateral PBB.
Paparan tersebut terasa menggenapi paparan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program makan siang bergizi dalam momentum Qatar Economic Forum 2024, Rabu (15/05/2024). Hal ini dipaparkan Prabowo pada sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television.
Namun dalam forum multilateral PBB sepenting sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education yang membahas secara terfokus tentang pendidikan dunia, penting untuk menyimak paparan Amich Alhumami, yang memimpin delegasi pemerintah Indonesia pada forum dan sesi sidang tersebut.
Hal itu bukan saja pertimbangan positioning Indonesia di kancah dunia, tetapi menunjukan kesiapan transisional kepemimpinan nasional berkelanjutan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2019-2024 menuju RPJMN 2024-2029 dan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2024 menuju RPJPN 2025-2045.
Program makan siang bergizi yang dikampanyekan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari semula bernama makan siang gratis, kini telah banyak disimulasikan dan didesiminasikan oleh kelompok pendukung pasangan Presiden-Wapres terpilih itu.
Otoritas perencanaan teknis program nasional ini untuk masuk ke dalam RPJMN 2025-2029 memang menjadi tugas pokok Kedeputian PMMK Bappenas yang dipimpin oleh Amich Alhumami, selaku deputinya.
Desiminasi nasional mutakhir dibahas dalam Dialog Nasional Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peresmian Forum Masyarakat Indonesia Emas, di Gedung LPP RRI, Jakarta, Sabtu (03/08).
Dalam kesempatan itu, bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra serta pembicara kunci dialog nasional tersebut, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa program makan bergizi gratis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup sarapan dan makan siang.
Program ini, papar Hashim, bukan konsumtif, karena merupakan investasi untuk meningkatkan ranking pendidikan Indonesia di dunia internasional.
Dengan merujuk data Kementerian Kesehatan RI, ia memaparkan bahwa ada 18 juta anak-anak Indonesia setiap harinya berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Untuk anak-anak prasekolah, tercatat ada sekitar 30 juta anak yang juga diduga tidak sarapan, sebagaimana kakak-kakak mereka yang berangkat sekolah dengan perut kosong.
“Jadi dari 41 persen anak sekolah yang menurut pemerintah, masuk ke sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Ini berarti, ada 30 juta anak prasekolah, 48 juta anak sekolah dan santri dengan jumlah 78 juta anak (tanpa sarapan). Kita bisa menghitung 41 persen dari 78 juta anak itu berapa, jumlahnya saya hitung 30 juta lebih,” papar Hashim.
Pengalaman Jabatan
Sept 2016–Mei 2019 Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan
Mei 2019–September 2020 Direktur Pendidikan dan Agama
September 2020–Maret 2023 Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
April 2023 menjabat Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Pendidikan.
(*)