Jakarta, Kebijakan – Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo tak mau memberikan tanggapan mengenai Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang siap mengimpor beras 200 ribu ton.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut tentu dilakukan dengan banyak pertimbangan yang rasional.
“Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional kan (impor beras) bukan ke konsumsi” ujarnya
Syahrul juga mengatakan bahwa dirinya yakin stock beras di Indonesia aman sampai akhir tahun. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Pertanian sesuai dengan BPS. Selain itu juga telah menggunakan data streaming trop melalui satelit.
“Selain itu laporan seperti biasa. Tapi semua merujuk data BPS. aman (stok beras) sampai Natal dan Tahun Baru, aman banget,” katanya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah sap mengimpor 200 ribu ton beras komersial. Ia mengatakan bahwa stok beras yang diimpor ini akan digunakan untuk kondisi tertentu saja antara lain penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya, Tentunya penggunaan beras ini akan diawasi secara ketat agar tidak masuk ke pasar.
Bapenas juga berjanji jika impor beras ini tidak akan mengganggu hasil panen maupun harga beras, karena beras impor ini hanya digunakan untuk keadaan darurat saja.
Arief juga mengatakan bahwa impor beras komersial akan dilakukan pada akhir tahun ini sambil menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Bulog akan menyerap hasil panen raya hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton.
Menteri Perdagangan Zulkifli hasan memberikan izin ke Bulog untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton. Ia mengatakan bahwa Bulog dapat melakukan impor beras kapan saja dengan batas 500 ribu ton.
Zulhas pun tak tau dari negara mana beras itu diimpor begitu pula dengan harga dirinya juga tak tahu. Hanya Bulog yang tahu negara mana beras tersebut berasal dan berapa harga dari beras itu.
Zulhas juga mengatakan bahwa Kemendag sebetulnya telah menolak melakukan impor beras dua kali dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait pangan. Hal ini dikarenakan hasil panen dalam negeri surplus.
Ia diperintahkan untuk mendampingi Menteri Pertanian untuk memverifikasi data atas ketersediaan beras, namun dalam 6 hari Kemendagri maupun kementerian belum bisa menyediakan beras.
(Ald/Ald)
