JAKARTA – Pertemuan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Prancis, Rabu 24/07/2024, memang membahas isu-isu keamanan global yang menjadi perhatian bersama. Namun dalam momentum Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade 2024—dilansir dari Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan RI (25/07/2024)—Menteri Pertahanan RI itu juga menyampaikan harapan kepada atlet dunia.
“Kami yakin bahwa Olimpiade ini akan sukses besar, menampilkan bakat luar biasa dari para atlet dari seluruh dunia dan menyatukan negara-negara dalam semangat persahabatan dan kompetisi yang sesungguhnya,” ujar Prabowo di hadapan Presiden Macron di Istana Elysee, Prancis.
Sepekan sebelum pertemuan Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron, delegasi pemerintah Indonesia dan Prancis telah bertemu di Markas Besar PBB di New York dalam momentum High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs, 8-18 Juli 2024.
Pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education, 11 Juli 2024, masing-masing delegasi pemerintah negara anggota PBB menyampaikan laporan perkembangan baru tentang pelaksanaan agenda pembangunan global dan pencapaian SDGs negara masing-masing, terutama tentang SDM dan relevansi bidang-bidang lain dalam pembangunan sosial budaya.
Delegasi pemerintah RI dipimpin oleh Amich Alhumami, Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI.
Di hadapan para pejabat PBB dan delegasi pemerintah negara anggota PBB, Amich menyampaikan kemajuan dan pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya pilar sosial yang menjadi tanggung jawabnya selaku pejabat di Kementerian PPB/Bappenas, antara lain pendidikan, kesehatan dan gizi, kemiskinan dan kelaparan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (STI).
Dalam forum multilateral tersebut, dengan merujuk pada Human Capital Index, Amich Alhumami berbagi pengalaman bagaimana Indonesia mampu mengatasi masalah stunting, terutama akibat kekurangan gizi pada balita, yang menyebabkan gagal tumbuh-kembang, sehingga berdampak negatif pada kualitas manusia serta melemahkan produktivitas SDM Indonesia.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan melaksanakan program makanan bergizi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan gizi bagi anak usia sekolah. Program makanan bergizi sekolah diyakini sebagai intervensi yang berdampak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Kekurangan gizi menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif, yang dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak,” papar Amich Alhumami dalam bahasa Inggris, mengawali paparan pencapaian SDGs di Indonesia beserta aneka tantangannya pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education.
Anak-anak yang kekurangan gizi, terang Amich, sangat sulit mengikuti proses belajar di sekolah sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi akademik.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membuat kebijakan yang sangat strategis tentang program gizi, yang bermanfaat bagi sekitar 62 juta anak usia sekolah di Indonesia. Tentu saja, ini merupakan intervensi kebijakan yang penting untuk mendorong kehadiran di sekolah, mencegah anak-anak putus sekolah, dan meningkatkan hasil belajar siswa,” lanjutnya, dilansir dari Catatan Digital Indonesiasentris Foundation, edisi Juli 2024.
Di sela-sela sidang HLPF on SDGs, Amich bersama tim delegasi Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan penting dengan para pejabat Pemerintah Swiss dan Prancis. Tiga negara ini membahas tentang pencapaian pelaksanaan agenda pembangunan global, pertukaran pengetahuan, serta pengalaman kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masing-masing negara.
Berdasarkan penelusuran, paparan Amich Alhumami dalam sidang HLPF on SDGs (11/07/2024) merupakan kali pertama paparan politik luar negeri tentang program makan siang bergizi pada forum multilateral PBB.
Paparan tersebut terasa menggenapi paparan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program makan siang bergizi dalam momentum Qatar Economic Forum 2024, Rabu (15/05/2024). Hal ini dipaparkan Prabowo pada sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television.
Namun dalam forum multilateral PBB sepenting sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education yang membahas secara terfokus tentang pendidikan dunia, penting untuk menyimak paparan Amich Alhumami, yang memimpin delegasi pemerintah Indonesia pada forum dan sesi sidang tersebut.
Hal itu bukan saja pertimbangan positioning Indonesia di kancah dunia, tetapi menunjukan kesiapan transisional kepemimpinan nasional berkelanjutan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2019-2024 menuju RPJMN 2024-2029 dan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2024 menuju RPJPN 2025-2045.
Pada kesempatan terpisah, menurut JM. Muslimin, Guru Besar Ilmu Politik Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kesiapan transisional pemerintahan RI sebagaimana tecermin pada presentasi Amich Alhumami di forum PBB, menjadi isyarat politik hukum nasional dan global.
Secara nasional, dokumen tentang visi, misi, dan program kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih mesti dituangkan ke dalam RPJMN, merujuk pada Pasal 4 ayat (b) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Klausul pasal dan ayat tersebut menyatakan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
“Secara global, presentasi Amich Alhumami yang mewakili pemerintah RI menjadi salah satu inklusi politik luar negeri bagi negara-negara PBB, agar mereka memiliki referensi mengenai program unggulan pemerintahan transisional RI dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran, akan dilantik pada Oktober 2024,” urai Kepala Program Studi Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta ini.
Program makan siang bergizi yang dikampanyekan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari semula bernama makan siang gratis, kini telah banyak disimulasikan dan didesiminasikan oleh kelompok pendukung pasangan Presiden-Wapres terpilih itu.
Otoritas perencanaan teknis program nasional ini untuk masuk ke dalam RPJMN 2025-2029 memang menjadi tugas pokok Kedeputian PMMK Bappenas yang dipimpin oleh Amich Alhumami, selaku deputinya.
Desiminasi nasional mutakhir dibahas dalam Dialog Nasional Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peresmian Forum Masyarakat Indonesia Emas, di Gedung LPP RRI, Jakarta, Sabtu (03/08).
Dalam kesempatan itu, bertindak sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra serta pembicara kunci dialog nasional tersebut, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa program makan bergizi gratis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup sarapan dan makan siang.
Program ini, papar Hashim, bukan konsumtif, karena merupakan investasi untuk meningkatkan ranking pendidikan Indonesia di dunia internasional.
Dengan merujuk data Kementerian Kesehatan RI, ia memaparkan bahwa ada 18 juta anak-anak Indonesia setiap harinya berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Untuk anak-anak prasekolah, tercatat ada sekitar 30 juta anak yang juga diduga tidak sarapan, sebagaimana kakak-kakak mereka yang berangkat sekolah dengan perut kosong.
“Jadi dari 41 persen anak sekolah yang menurut pemerintah, masuk ke sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Ini berarti, ada 30 juta anak prasekolah, 48 juta anak sekolah dan santri dengan jumlah 78 juta anak (tanpa sarapan). Kita bisa menghitung 41 persen dari 78 juta anak itu berapa, jumlahnya saya hitung 30 juta lebih,” papar Hashim.
(***)